Jakarta (02/11)--- Sebagai wadah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai warisan peradaban suatu bangsa di masa lalu, peran museum tentu mengambil peran tersendiri. Seiring berlalunya zaman, museum juga diminta tetap eksis sesuai dengan situasi kekinian seperti saat sekarang. Sebagai lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat, terbuka untuk umum, memperoleh, mengawetkan, mengkomunikasikan, memamerkan barang-barang pembuktian manusia untuk tujuan pendidikan, pengkajian dan hiburan, ratusan museum telah lama di miliki Indonesia. Ratusan ribu koleksi yang ada di museum saat ini dikelola oleh pemerintah, swasta atau perorangan. Namun, banyak museum yang kondisinya kurang mendapat perhatian dan jarang dikunjungi masyarakat.
Kemenko PMK melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengedalian-nya membahas lebih lanjut upaya optimalisasi museum dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Museum Indonesia yang berlangsung Senin (31/10) lalu di Kota Bogor, Jawa Barat. Asisten Deputi Warisan Budaya selaku Penyelenggara Rakornas ini, menilai bahwa pengelolaan museum sudah jadi masalah penting tersendiri bagi terpeliharanya jejak sejarah bangsa yang ada.
“Pengembangan museum tidak dapat dilakukan secara manual, namun harus dilakukan dengan sentuhan teknologi. Kemajuan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan oleh lembaga museum untuk membantu museum mencapai tujuannya. Museum yang dengan sentuhan teknologi akan menjadi daya tarik untuk berkunjung ke museum dan menjadikan museum menjadi lebih modern. Oleh karena itu, sudah saatnya museum dilengkapi dengan teknologi agar keberadaan dan keberlangsungan museum tetap lestari. Museum dengan sentuhan teknologi, perlu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, pemangku kebudayaan serta masyarakat,” Demikian sambutan Plt Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia, Dohardo Pakpahan.
Asosiasi Museum Indonesia mencatat, saat ini mengayomi sekitar 462 museum yang dibina oleh K/L Negara sebanyak 10 persen; Pemkab/Pemkot sebanyak 20 persen; dan Swasta/Pribadi/Yayasan sebanyak 70 persen. AMI, melalui Sekjend-nya, Sigit Gunarjo, mengungkapkan beberapa masalah krusial yang dihadapi AMI saat ini, antara lain masalah pendanaan, pajak, aturan dana hibah, perizian dan pendaftaran, regulasi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
“Memang perlu komitmen kuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah agar dapat segera proaktif melihat kondisi sesungguhnya dari museum-museum yang ada di Indonesia. Mulai dari pendanaan, penguatan kelembagaan hingga regulasinya. Kami dari AMI mengajak pula Pemerintah untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam edukasi dan advokasi pentingnya keberadaan museum sebagai warisan negara,” papar Sigit. (*)
Categories: