Bogor (19/12) – Data dan informasi terkait kebudayaan, khususnya keberadaan cagar budaya dan permuseuman sangat beragam. Karena itu diperlukan penyelarasan data dan informasi terkait hal tersebut.
Dalam sambutannya mewakili Plt Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelarasan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan di Salak Tower Hotel, Bogor, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Warisan Budaya Kemenko PMK, Pamuji Lestari mengungkapkan bahwa data dan informasi terkait cagar budaya dan museum yang ada di setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) selama ini sangatlah berbeda.
Karena itu menurutnya perlu disusun basis data terpadu terkait jumlah cagar budaya dan museum yang ada untuk memudahkan pemerintah dalam memajukan bidang kebudayaan. “Jika pemerintah memiliki basis data terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, sebaiknya dalam hal pemajuan kebudayaan juga harus memiliki basis data terpadu,” tegasnya. Pamuji mengajak K/L terkait ikut mengimplementasikan basis data terpadu dimaksud. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan amanat undang-undang, khususnya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. “Penyelarasan data harus menjadi isu utama dalam Rakornas kali ini,” pintanya. Pamuji pun menekankan jika nantinya basis data tersebut tercipta akan menjadi milik bangsa Indonesia, bukan lagi milik K/L.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman sangat menyambut baik upaya pemerintah pusat menyelaraskan data dan informasi kebudayaan, khususnya terkait cagar budaya dan museum. Usmar menyebut, data dan informasi yang akurat terkait kebudayaan harus terus diupdate. Ia mencontohkan, banyak warga Jawa Barat pula yang belum tahu keberadaan dan jumlah cagar budaya di wilayahnya. “Sangat tepat dengan diselenggarakannya rakornas ini yang muaranya tentu untuk kelestarian budaya Indonesia,” ujarnya. Sejak terpilih menjadi Kota Pusaka di tahun 2008, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pencatatan jumlah cagar budaya di wilayahnya. Tercatat sekitar 400 cagar budaya di Bogor dan menurut Wakil Walikota sekitar 24 cagar budaya telah telah menjadi warisan budaya. “Sisanya kita sudah ajukan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Rakornas Penyelarasan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan empat narasumber diantaranya, Direktur Iptek, Perguruan Tinggi dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumammi yang menyajikan topic Evidance-E Based Policy : Data, Informasi dan Perencanaan Pembangunan, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang memaparkan pentingnya data dan informasi ditilik dari sisi akademisi, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sairi Hasbullah yang menerangkan Peran BPS Dalam Mendukung Penyediaan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan serta Alber, Kasubag Data Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan apa peran pihaknya dalam pengumpulan data kebudayaan. Bertindak sebagai moderator, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Hari Untoro Drajat.
Sementara di sesi kedua lebih menggambarkan pengalaman kabupaten/ kota dalam melestarikan cagar budaya dan museum yang ada di wilayahnya. Narasumber di sesi kedua diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor Shahlan Rasyidi yang memaparkan pengembangan kebijakan pembangunan kebudayaan di kota Bogor, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau yang juga Sekjen Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Ibnu Wahid yang menjelaskan peran JKPI dalam penyedian data dan informasi kebudayaan, Tenaga Ahli Provinsi Bali Prof. Wayan yang memaparkan Penyediaan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan di Kabupaten Gianyar , serta Staf Khusus Kementerian Pariwisata Bidang Kebudayaan dan Budayawan Taufik Rahzen yang mempresentasikan warungarsip, newseum dan radiobuku sebagai literasi kebudayaan. Sesi ini dipandu oleh Sekjen Asosiasi Museum Indonesia, Sigit Gunarjo.
Sebelumnya, Kabid Cagar Budaya dan Permuseuman Kemenko PMK, Haris Jayadi menerangkan, Rakornas ini sebagai bentuk Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) dalam pemajuan kebudayaan.
Rakornas, lanjutnya, diikuti oleh eselon II K/L, Kepala Dinas Pariwisata dari berbagai Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kepala Museum.Rakornas Penyelarasan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan ini sendiri pertama kali diselenggarakan. PS
Categories: