Jakarta (16/01) – Pemerintah siap menyalurkan Bantuan Sosial Pangan tahun 2018. Untuk Bansos Rastra yang difokuskan pada 470 lokasi kabupaten/ kota, sedangkan BPNT berlokasi di 44 kota.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menjelaskan rencana persiapan pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2018 yang akan dibagi menjadi 2, yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai.
Menurutnya, persiapan Bansos Rastra akan difokuskan di bulan Januari ini dengan total sasaran 14.213.928 KPM yang berlokasi di 470 kabupaten/kota. Sedangkan terkait bantuan pangan non tunai (BPNT), di bulan Januari ini targetnya menyasar 1.286.194 KPM yang berlokasi di 44 kota. Kebutuhan e-warong dan EDC yang diperlukan di bulan Januari ini sendiri sebesar 7.540 unit. Di tahun 2018 pula, transformasi rastra menjadi BPNT akan dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Transformasi ini, sebutnya, akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society.
“Terkait e-warong, bulan Januari 2017 ini akan disiapkan sesuai dengan rasio 1:250 dan 2 Unit/Kelurahan. Bank Penyalur, Kemensos dan Kemdagri agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM BPNT. Target bulan ini sebesar 1.286.194 harus tetap terealisasi dan tanggal 20 Januari kita sepakati beras sudah sampai di Pemda masing-masing,” ujar Menko PMK.
Dalam kesempatan itu pula, Menko PMK melaporkan, di tahun 2017, realisasi pelaksanaan distribusi rastra telah menyasar 14.212.742 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 99.38% dari pagu yang ditetapkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk BPNT, dari target sebesar 1.286.194 KPM, sudah terealisasi sebanyak 1.163.891 KPM atau 90.49%. Dari pelaksanaan distribusi Rastra tahun 2017, terdapat sejumlah catatan, antara lain: sebagian besar KPM belum memahami prinsip BPNT, masih adanya KPM yang belum menerima KKS karena belum dicetak dan tidak hadir dalam registrasi, tidak adanya informasi waktu transfer bantuan ke rekening KPM, pembatasan lokasi pembelanjaan bantuan hanya di tempat tertentu, dan tidak semua e-warong yang direkrut dimanfaatkan menjadi agen BPNT. Oleh karenanya, diperlukan adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan di 2018 yang meliputi : sosialisasi, edukasi, dan pemantapan e-Warong.
Program Bantuan Pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karenanya, Pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan BPNT di tahun ini. Langkah-langkah tersebut misalnya memastikan agar data KPM tepat sasaran, memastikan e-Warong sudah tersedia dan beroperasi efektif, sosialisasi dan edukasi kepada KPM agar berjalan dengan baik. “Pemerintah menginginkan pelaksanaan Bansos Rastra dan BNPT di tahun 2018 ini terasa lebih baik daripada tahun sebelumnya”, ujar Menko PMK.
Hadir dalam RTM kali ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Dirut BRI Suprajarto, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb. Achmad Choesni, serta perwakilan K/L terkait. (olv)
Categories: