Jakarta (31/01) – Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 Ghafur Dharmaputra memaparkan penanganan rumah tidak layak huni terkait dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).
Ghafur hadir sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yang dilaksanakan Kemenko PMK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Penanganan rumah tidak layak huni berkaitan dengan pencapaian 2 Tujuan SDGs yaitu Tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi serta Tujuan 11 mengenai komunitas dan kota yang berkelanjutan.
SDGs 6 bertujuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Sedangkan SDGs 11 Target 1 bertujuan memastikan akses seluruh masyarakat terhadap rumah dan pelayanan dasar yang aman, layak huni, dan terjangkau serta peningkatan kualitas seluruh permukiman kumuh di tahun 2030.
Dalam penangananan rumah tidak layak huni, Ghafur menyatakan sangat besar peran pemerintah pusat dalam pendampingan, pembimbingan teknis, dan pemberian dukungan regulasi/kebijakan.
“Namun penanganan rumah tidak layak huni tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi berbagai sektor”.
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diwujudkan dalam bentuk penjaminan keamanan bermukim (secure tenure), peran pemerintah daerah sebagai nakhoda, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, dan terintegrasinya rencana penanganan dengan sistem kota.
Kolaborasi dan penanganan komprehensif baik fisik maupun non-fisik antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dijelaskan secara rinci oleh Ghafur. (Sumber: SAM SDGs)
Categories: