Jakarta (20/04) – Kemenko PMK meminta Kemensos untuk menelusuri Kabupaten/ Kota yang belum mencapai 100% dalam percepatan realisasi Bansos Rastra, terutama dalam periode Januari-Maret 2018. Demikian amanat Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra 2018 yang berlangsung, Jumat ini di Hotel Haris Vertu Jakarta.
Dalam Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra 2018 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, TB Achmad Choesni serta Asisten Deputi Kompensasi Sosial Herbin Manihuruk diketahui penyaluran Rastra di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, Landak, Ketapang dan Sintang belum sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TB Achmad Choesni dalam kesempatan itu pun meminta agar Bansos Rastra unyuk Pegunungan Bintang juga segera disalurkan.
Terkait Kabupaten Malinau yang tidak ingin menyalurkan Rastra karena biaya angkut tinggi, pemerintah pusat mengusulkan agar beralih ke BPNT di Oktober atau November. Tikor Rastra Pusat pun akan melakukan monitoring dan evaluasi secepatnya ke Malinau. Kedepannya, khusus daerah yang secara geografis sulit menyalurkan Bansos Rastra, Tikor Rastra Pusat mengusulkan dimungkinkan dirapel per 3 bulan, dengan penerbitan SPP di depan.
Berdasarkan Kepmensos No. 4/HUK/2018 jumlah pagu 15.500.122 KPM di 514 kab/kota
Transformasi Bansos Rastra ke BPNT tahun 2017 sejumlah 1,2 juta KPM sehingga sasaran Bansos Rastra menjadi 14,3 juta KPM. Dengan adanya rencana perluasan BPNT 2018 di 24 kab/kota April 2018 dan 34 kab Mei 2018, Pemerintah Pusat meminta agar memperhatikan penyaluran Bansos Rastra ke kab/kota yang masih mendapat Bansos Rastra.
Hadir dalam Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra 2018, perwakilan Kemensos, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Bappenas, TNP2K dan Perum Bulog. PS
Categories: