Jakarta (22/06) -- Plt. Deputi Bidang Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin rapat koordinai (Rakor) tingat eselon I terkait dengan perkembangan penyaluran Dana Desa (DD) dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Rakor dilaksanakan di ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK, Jakarta. Hadir dalam rakor tersebut perwakilan Kemendes PDTT, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PUPR dan K/L lainnya yang terkait.
"Hasil pemantauan penyaluran dana desa dan Padat Karya Tunai di Desa di 5 Provinsi yaitu di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua masih ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat penyaluran DD dan PKD,"demikian pengantar rakor yang disampikan Sonny.
Menurut Sonny, temuan tersebut berupa keterlambatan penetapan APBD dan APBDes; adanya proses Pilkades serentak sehingga terjadi perubahan aparat desa; keterbatasan kapasitas SDM: Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa; Kesulitan proses input di OMSPAN; dan adanya penambahan prosedur dalam melakukan verifikasi penggunaan DD.
Sonny juga menyampaikan bahwa dari hasil pantauan lapangan juga ditemukan bahwa hasil kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) ke daerah efektif dalam mempercepat penyaluran DD. "Monev langsung ke daerah lebih efektif jika dibandingkan dengan mengumpulkan kepala daerah di Jakarta,"ujarnya.
Categories: