Jakarta, (19/7) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi membuka kegiatan dalam rangka kajian peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dan pembangunan desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Erland Setiawan selaku Ketua Kelompok Kerja Ekonomi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Asdep Pemberdayaan Desa. Rakor ini bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (19/07).
Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk pemanfaatan dana desa harus berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan daya saing sumber daya manusia desa, dan melestarikan nilai - nilai revolusi mental seperti pembangunan karakter, gotong royong, integritas, serta etos kerja.
Sonny melanjutkan, bahwa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayan masyarakat desa, diperlukan beberapa hal seperti : (i) penggunan Dana Desa lebih berkualitas, (ii) dilakukan rapid assessment untuk mengidentifikasi determinan kualitas dana desa, (iii) pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang dapat mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan Dana Desa, (iv) integrasi pendampingan dan peningkatan kualitas pendampingan, (v) peningkatan peran Camat dalam pembinaan desa, dan (vi) kontrol/pengendalian setiap tahapan pelaksanaan dana desa.
Selain peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan desa, Sonny juga menegaskan tentang perlunya pemantauan terhadap perubahan perkembangan status desa (berdasarkan IDM atau IPD, serta melakukan sensitivity analysis dan antisipasi dampak Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terhadap rasio GINI di perdesaan.
"Agar kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, perlunya penyiapan platform pendukung, seperti: Sistem Monitoring Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Sistem Monitoring Manajemen Kinerja Pendampingan Desa dan Sistem Monitoring Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (SKB4M),"terang Sonny.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja TNP2K – Erland, menyampaikan bahwa dalam meningkatkan kualilitas pembangunan desa perlu memperhatikan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang efektif, mendukung kewenangan desa yang jelas, pendampingan yang efektif dan pembinaan serta pengawasan yang terus menerus.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), TNP2K, Seknas Fitra, Bina Swadaya, Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Koalisi Kependudukan.
Categories: