Surabaya (6/12) -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), YB. Satyasana Nugraha memberikan arahan pada kegiatan Rapat Kerja dan Gathering Setkemenko PMK. Kegiatan dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur (5-7/12). Turut hadir, Staf Ahli Menko PMK Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Haswan Yunaz dan Staf Ahli Menko PMK Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Aris Dharmansyah.
"Pertemuan kali ini adalah rapat kerja pertama Setkemenko PMK sekaligus gathering seluruh pegawai yang ada di Setmenko PMK," demikian disampaikan Seskemenko PMK mengawali arahannya. Raker ini, lanjut Seskemenko PMK, adalah yang pertama kali dalam 5 tahun, karena biasanya raker hanya dilaksanakan sporadis di masing-masing Biro, Inspektorat, dan Staf Ahli.
Menurut Seskemenko PMK, tujuan raker ini adalah untuk menjaring masukkan terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ada di unit Setkemenko. Namun yang paling penting adalah untuk saling mendekatkan sesama pegawai agar bisa bekerja sama, saling membantu, serta saling memahami satu sama lain. "Selama saya di sini, ada satu yang menurut saya belum bisa di laksanakan di Setkemenko, yaitu kerja matriks atau kerjasama," ujarnya.
Kerjasama, kata Seskemenko PMK, adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki setiap pegawai di Kemenko PMK, apalagi tugas dan fungsi Kemenko PMK adalah mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga. "Harapan saya setelah kegiatan ini selesai kerja kita semakin semangat, lebih bergembira dan pastinya lebih baik lagi," tegasnya.
Sementara, Kepala Biro Umum yang juga Ketua Koordinator Reformasi Birokrasi di lingkungan Setkemenko PMK, Indah Suwarni, dalam paparannya menyampaikan mengenai progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setkemenko PMK, menurutnya, Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Reformasi Birokrasi, kata Indah, buka hanya sekedar tunjangan kinerja (Tukin) tetapi bagaimana aparatur pemerintah dapat melayani dengan prima, bekerja dengan baik dan optimal, serta memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya. Tukin, lanjut Indah, hanyalah efek dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Semakin baik nilai kita dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, semakin besar juga Tukin yang akan dapat.
Menurut Indah, berhasil atau tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi di Setkemenko PMK sangat tergantung dari setiap pegawai. Apabila setiap pegawai memiliki tanggungjawab, disiplin, loyalitas, serta berintegritas tinggi dalam pekerjaannya kemungkinan besar target untuk mencapai penuh (100 persen) bisa terwujud. " Setidaknya setiap pegawai di Setkemenko PMK tahu dan faham delapan area perubahan yang telah ditetapkan bersama," ujarnya.
Kegiatan Raker dan Gathering ini diikuti oleh seluruh pegawai yang berada di unit Setkemenko PMK, baik PNS, CPNS, maupun tenaga PJP. Sebelumnya, dilaksanakan juga outbound untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar pegawai. Kegiatan ditutup dengan acara santai dan ramah tamah.
Kategori: