Jakarta (12/12) -- Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik untuk periode kepemimpinan kedua tahun 2019-2024, menyampaikan bahwa akan ada penyederhanaan Undang-Undang (UU) atau yang kemudian disebut omnibus law.
Omnibus law memayungi 74 perundang-undangan mencakup banyak bidang, di antaranya soal kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, perizinan, lingkungan hidup, dan rencana tata ruang. Omnibus Law diharapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas tahun 2020.
Terkait proses penyusunan draft omnibus law, pemerintah lintas kementerian/lembaga melakukan rapat koordinasi gabungan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat berlangsung di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Direkorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/12).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) hadir diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Ghafur Dharmaputra.
Mengawali rapat, Menko Darmin menyampaikan arahan Presiden agar penyusunan omnibus law segera di-rapat terbatas-kan. Ia pun meminta hal itu dapat dilakukan dalam waktu dekat atau tepatnya pekan depan.
"Hal-hal yang masih pending isu untuk omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan ini harus segera tuntas. Kita akan lihat sejauh mana laporan perkembangannya," tutur Darmin.
Lebih lanjut, secara substansi dilaporkan bahwa penyusunan omnibus law sudah secara intens dibahas dengan kementerian/lembaga terkait. Total ada 82 UU dengan 1.194 pasal yang harus dilakukan perubahan terkait penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Demikian juga dengan naskah akademik sudah disusun. Kendati pun ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, diharapkan sebelum akhir tahun sudah diserahkan ke DPR sehingga dapat dibahas pada 2020 mendatang.
Kategori: