Jakarta (24/08)—Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinana dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni membuka sekaligus memberikan arahan pada Workshop bertajuk "Best Practice Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Program JKN." Acara ini berlangsung di Hotel Millenium Sirih, Jalan Fachrudin No.03, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Choesni mengajak para peserta workshop mendiskusikan masalah atau keluhan yang sering terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan. Terkait dengan istilah INA CBG’S yang sekarang berkembang di masyarakat, ”Diharapkan workshop ini dapat memberikan pengalaman dan bukti nyata untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan," tutur Choesni.
Workshop ini menghadirkan empat pembicara yaitu dari BPJS Kesehatan. Mohammad Iqbal Anas M; Perwakilan dari RSUD Bogor, Dewi Basmala; Perwakilan RSU Royal Prima Medan, Rosita Ginting; dan Perwakilan RS Annisa Tangerang, Ediyansah; serta undangan kepada K/L terkait.
Sebagai pembicara pertama, Dewi Basmala mmebagi pengalaman manajerialnya yang dijalankan dengan prinsip dapat memberikan pelayanan yang bagus bagi masyarakat dengan biaya yang tidak terlalu membebani mereka. “untuk mensiasati hal tersebut kini pemerintah melakukan pelayanan dengan sistem paket atau yang disebut dengan INA CBG’S, karena masalah yang krusial adalah masalah fungsional, kecukupan tarif INA CBG’S harus sama dengan tarif pada RS," Papar Dewi lagi.
Sementara Pembicara kedua yaitu Rosita Ginting, mengungkapkan kalau RSU Royal Prima Medan merupakan rumah sakit swasta yang ber-type B dan telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan dalam program pelayanan JKN. Konsep pelayanan RS Royal Prima berbasis casemix/INA BCG’S. “Saat 75% RS Royal medan adalah pasien BPJS, dan 25% adalah pasien umum, seperti motto yang kami junjung adalah perawatan mutu tertinggi adalah prioritas kami."
Pembicara selanjutnya adalah Ediyansah. Dirut RS An-Nisa Tangerang ini menjelaskan tentang pelayanan yang ada di rumah sakitnya yang antara lain tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan non BPJS, Fleksibilitas jam pelayanan rawat jalan (08.00 WIB – 20.00 WIB), Tidak ada kuota tempat tidur untuk pelayanan rawat inap pasien BPJS, Tidak ada urun biaya, Mendapat Gift, antar pulang gratis, dan foto copy gratis.
“agar siap untuk menghadapi perubahan ke arah yang modern kita tidak dapat bekerja sendiri, harus saling terkait dengan pihak yang lain, di antaranya dengan membangun partnership”, tutur Edi. RS ANNISA saat ini memiliki 150 tempat tidur 90% adalah pasien BPJS dan 10%nya pasien umum. Target tahun depan akan dibagun lagi 30 kamar untuk menambah kuota tempat tidur.
Sebagai pembicara penutup dari BPJS Kesehatan, Mohammad Iqbal Anas M, menjelaskan tentang Kebijakan dan strategi BPJS kesehatan dalam mendukung Rumah Sakit swasta dalam rangka mensukseskan program JKN-KIS. BPJS melakukan perluasan kerja sama fasilitas kesehatan di tahun 2016 yang mempunyai sasaran Tercapainya perluasan aksesibilitas bagi peserta terhadap Faskesmelalui: Menambah supply FKRTL, dan Membuka kerja sama seluas-luasnya bagi FKRTL yang memenuhi persyaratan. Target yang akan dicapai :Tercapainya Target Minimal FKRTL Kerja Samasampai dengan akhir tahun 2016 (per Provinsi), Tercukupinya ketersediaan jumlah Tempat Tidur (TT) Rawat Inap per kelas rawat sesuai kebutuhan peserta per kelas rawat.
Tentunya hal ini terdapat kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan fasilitas kesehatan antara lain: Distribusi faskes dan tenaga kesehatan yang tidak merata (terkonsentrasi di perkotaan), Keluhan Faskes kesulitan mengurus ijin operasional (terutama faskes TNI/POLRI), Ketidak sesuaian antara kelas RS di lapangan dengan standar kelas RS dalam PMK 56 thn 2014 ( bolehkah BPJS membayar sesuai dengan hasil kredensialing?), Belum adanya ada standar ruang rawat inap utk kelas I, II, dan III ( tarif INA CBG berdasarkan kelas rawat inap ). Tutup Iqbal.
Kesimpulan dari worshop ini adalah bahwa program JKN ini telah on the track dan akan terus kita perbaiki sambil berjalan, perlu adanya open mind pada stake holder, keterbukaan antara owner pemilik dan pendukung, serta pengelolaan yang efektif, leadership dana manajerial. “Program JKN ini sangat membantu dan memeng program nasional yang harus kita sukseskan bersama”, tutup Togap Simangunsong sebagai Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial sekaligus moderator.
(berita: fin/foto:IN)
Categories: