Jakarta (08/06) –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, pagi tadi menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait rencana kerja dan anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta. Hadir dalam rapat kerja ini Menko Polhukam, serta beberapa perwakilan Anggota DPR, Para Deputi Kemenko PMK, Staf Ahli, dan Karo Perencanaan Kemenko PMK.
Dalam paparannya, Menko PMK menjelaskan ruang lingkup dan prioritas bidang PMK tahun 2018 yang meliputi kualitas hidup manusia Indonesia (kesejahteraan) dan terdiri atas urusan penanggulangan kemiskinan; program jaminan dan kompensasi sosial; pelayanan kesehatan; program pendidikan dan agama; pembangunan keluarga; perlindungan perempuan dan anak; perlindungan kaum marjinal; dan pengelolaan dampak bencana. Selain itu, program dan kegiatan yang berhubungan dengan kapabilitas manusia Indonesia (pemberdayaan) yang terdiri atas pembangunan desa; pemberdayaan masyarakat; pembangunan kependudukan dan keluarga; science and techno park; dan revitalisasi pendidikan vokasional, serta karakter manusia Indonesia yaitu gerakan nasional revolusi mental; dan penguatan pendidikan pancasila.
Untuk mencapai program prioritas itu, Kemenko PMK mengusulkan alokasi RAPBN 2018 sebesar Rp382.103.310.000. Pagu indikatif ini bertambah sebesar 0.15 persen dari pagu T.A 2017 yang sebesar Rp381.535.133.000. Pagu anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp150.733.721.000 usulan penyesuaian Pagu ini bertambah Rp 22.931.931.000 dari pagu indikatif karena penyesuaian untuk: Gaji, Tukin, Penguatan Sekretariat DJSN, serta Sekretariat ASEAN bidang Sosial-Budaya dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar Rp231.369.589.000 usulan penyesuaian: berkurang Rp22.931.931.000 dari pagu indikatif karena penyesuaian telah mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, dan penyerapan anggaran. “Penganggaran Money Follow Program dirangkai dari tahun ke tahun agar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia," ujar Menko PMK.
Menko PMK, telah membuat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) yang menjadi ruang lingkup Kemenko PMK di antaranya memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan Pelayanan pendidikan di antaranya pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas Guru, Pelayanan kesehatan berupa peningkatan kesehatan Ibu dan Anak; pencegahan dan pengendalian penyakit; preventif dan promotif melalui gerakan masyarakat hidup sehat, Pembangunan perumahan ataupun pemukiman di antaranya penyediaan perumahan layak huni dan air bersih/sanitasi, Penanggulangan kemiskinan di antaranya jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran; pemenuhan kebutuhan dasar; peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, Pembangunan wilayah yaitu pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; pembangunan perdesaan; pencegahan dan penanggulangan bencana, Program prioritas khusus Asian games, Pembangunan karakter dengan program revolusi mental serta penguatan pendidikan pancasila dan karakter.
“Pemerintah akan melakukan integrasi semua kartu bantuan menjadi satu yang Insya Allah dimulai awal 2018 ada PKH,KIS,KKS dan lain-lain karena memang tidak mudah menintergrasikan semua kartu itu diperlukan waktu sehingga data itu link and match kemudian bisa dipergunakan mulai awal 2018,” Ucap Menko PMK lagi.
Menko PMK melanjutkan Pemerintah saat ini sedang konsen terhadap pancasila terkait visi dan misinya baik dari sila pertama hingga sila kelima sehingga bisa diimplementasikan dan menjadi kurikulum wajib dari sekolah dasar hingga universitas, Menko PMK mendampingi Presiden ketika mengunjungi daerah perbatasan di Kalbar dan Kalteng dan memang di sana Pemerintah telah membangun Puskesmas maupun sekolah-sekolah serta pasar. "Saya berharap semoga Pemerintah terus berkomitmen untuk membangun Indonesia tercinta kita," tutup Menko PMK. (ris)
Categories: