Jakarta (31/08) --- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, pagi ini membuka dan memimpin rapat koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di ruang rapat lt.6, gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) di antaranya KPPPA, Kemenlu, Kemnaker, Kemenhub, Kemenag, Kemendikbud, Kemensos, POLRI, Imigrasi, KPAI, dan beberapa perwakilan lainnya.
“Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang kuat untuk pencegahan dan penanganan TPPO yaitu UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, kenyataannya belum bisa menanggulangi dan menghilangkan kasus perdagangan orang di Indonesia. Korban TPPO semakin banyak baik anak-anak, perempuan maupun laki-laki di kawasan Timur Tengah,” Papar Sujatmiko di awal pembukaan rakor.
Terdapat 29 rencana aksi nasional PPTPPO beberapa yaitu pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak, pengembangan model TPPO, Pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga dan partisipasi anak-anak dalam TPPO. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk dalam mencegah dan menangani TPPO, salah satu upaya pencegahan adalah penghentian pengiriman TKI yang mayoritas adalah para TKW yang bekerja di kawasan Timur Tengah, utamanya di Arab Saudi.
“Saat ini K/L sedang berkoordinasi untuk pembentukan pemberdayaan perempuan. Program-program antar K/L tersebut dikumpulkan untuk melihat program-program mana yang sudah sukses dan berjalan atau program yang ternyata sama dengan K/L lain nantinya akan disatukan untuk membentuk program lain yang berbeda,” ujar Sujatmiko.Dia berharap agar anggaran-anggaran untuk kepulangan para TKI tidak dibuang begitu saja dan lebih mengharapkan agar anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pemberdayaan perempuan yang akan dikirim ke luar agar menjadi TKI yang terampil dan berkualitas. (ris)
Categories: