Jakarta (17/12) --- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait program sembako tahun 2020 di Ruang Rapat Menko lt. 8, Kemenko PMK, Jakarta. “Pertemuan kali ini untuk mengevaluasi program bantuan non tunai (BPNT) tahun 2019 dan persiapan program sembako 2020 yang leading sektornya berada di Kementerian Sosial” kata Menko PMK mengawali arahannya.
Mengenai persiapan program sembako tahun 2020, Menko PMK merespon dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menyalurkan berbagai macam bantuan intervensi kepada masyarakat pada tahun 2020. Lebih lanjutnya, penyaluran bantuan ini akan mulai disalurkan kepada masyakarat pada awal januari, sehingga diharapkan program bantuan ini dapat dirasakan secepat mungkin dan punya dampak signifikan dalam upaya Pemerintah untuk menanggulangi serta mengentas masalah kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 9,4 %.
Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, di bulan januari Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya untuk menurunkan PKH yang mungkin nilainya sekitar 7T dan BPNT nilainya sekitar 2T. Ini juga dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan konsumsi di masyakarat di paling bawah sehingga Pemerintah tidak sekedar memberikan atau meluncurkan program bantuan sosial tetapi juga untuk mengajak masyakarat untuk meningkatkan konsumsi.
Saat ini terdapat peningkatan index BPNT dari yang sebelumnya sebesar Rp.110,000 menjadi Rp. 150,000 per KPM (keluarga penerima manfaat) dimana selisih 40,000 di rekomendasi oleh Pemerintah untuk membeli tambahan seperti ikan, daging ayam dan kacang-kacangan. Penambahan selisih 40,000 merupakan realisasi dari janji Presiden atas kartu sembako murah, namun Permerintah tidak akan meluncurkan kartu baru tersebut, hanya saja penambahan selisih itu akan dimasukan kedalam kartu BPNT yang sebelumnya sebesar sebesar Rp.110,000 menjadi Rp. 150,000 per KPM diharapkan penambahan ini dapat memberikan kekuatan baru bagi masyakarat kurang mampu untuk membeli lebih tidak sekedar telur dan beras namun juga dapat memberli ikan, ayam, kacang-kacangan, dan tempe. Selain itu Pemerintah juga menekankan bahwa program bantuan ini akan terus berjalan di Papua dan Papua Barat.
Dalam keterangan kepada awak media, Menko PMK mengatakan Program bantuan ini akan dikoneksikan dengan program Pemerintah untuk menggulangi stunting, karena itu akan ada kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintervensi langsung dalam pengentasan stunting dan penyakit menular terutama TB. Penderita TB di Indonesia masih sangat tinggi sekitar 845.000 dan sekitar 360.000 penderita tidak terdeteksi serta memiliki potensi untuk menularkan sehingga ini menjadi bagian tak terpisahkan dari program dari bantuan sosial yang leading sektornya berada di kementerian Sosial. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian Keuangan; bappenas; Bank Indonesia; OJK; BNI; BRI; BTN; Himbara: serta beberapa perwakilan lainnya.