Jakarta (22/09)--- “Indonesia dengan senang hati mengambil peran sebagai Pathfinder dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.” Demikian antara lain yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis kemarin waktu setempat. Dengan thema Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif, melalui forum ini, Indonesia menyampaikan pandangannya terkait usaha dan capaian yang sudah diraih dalam upaya perlindungan anak.
Dalam pidatonya, Menko PMK menjelaskan dua kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia yaitu pertama, Strategi Nasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak di tahun 2016. Fokus dari Strategi Nasional ini antara lain mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; layanan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh; danmeningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak. Kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh.
Menko PMK dalam paparannya menjelaskan, “Capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain; penunjuk jalur yang aman ke sekolah; dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi.” Selanjutnya, di tingkat daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat sipil. Seperti “Forum Anak-Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Ruang Kreatif Anak-anak yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia,” ujarnya lagi. Dengan begitu diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan.
Menko PMK, selaku Wakil dari Indonesia, turut menyampaikan bahwa usaha dalam melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan unit masyarakat, mulai dari yang sangat mendasar, yaitu keluarga. Oleh karena itu, menurut Indonesia, pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bagi keluarga. “Terutama untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.”
Untuk mewujudkan dan mencapai Agenda SDGs 2030 khususnya agenda ke-16 yaituPerdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Menko PMK mengajak seluruh pihak untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak serta mengakhiri kekerasan terhadap anak. “Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan,” ujarnya. Terakhir, Menko PMK menegaskan komitmen Indonesia untuk terus terlibat secara konstruktif dalam usaha melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. “Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerjasama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dansejahtera bagi semua orang.” (*)
Categories: